UTOPIA HUKUM: NASIONAL DAN ADAT

Spread the love

RIFQI, S.H., M.Kn

(Dosen Agraria Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia)

Indonesia dalam agenda besarnya sebagai negara yang berlandaskan negara hukum sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, memiliki pandangan bahwa sebuah keberhasilan besar untuk melaksanakan penyatuan hukum, namun menurut perspektif sosiologi dan antropologi, hal ini merupakan suatu yang mustahil dibawah penyatuan politik, hukum, ekonomi dan sosiologis hingga dimasa yang akan datang.

Negara Hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, sehingga pemaknaan dan unsur-unsur negara hukumnya juga berbeda. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Eropa Kontinenantal, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam) sampai Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri.

Bercermin dari sejarah bangsa Indonesia, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah dinamis, yakni Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional (Positivistik). Hukum sebagai sistem yang diciptakan berfungsi layaknya Social Tool (alat sosial), maka dengan mengutip istilah dari sosiolog Karl Meinheim, menyebutkan bahwa Utopia merupakan suatu idealitas yang dibangun dari sistem nilai yang berbeda dari sistem nilai dominan. Dalam konteks kehidupan bernegara, maka hukum yang lebih tinggi ialah hukum yang berasal dari negara, artinya bahwa hukum yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum negara boleh dilaksanakan.

Pemaknaan dalam arti yang sempit bahwa, dominasi hukum Nasional (Positivistik) memiliki peran yang sangat besar. Jika melihat corak masyarakat Indonesia lebih condong pada konsep keagamaan yang terlebih dahulu dikenal (mengakar) secara turun temurun dan diyakini itu sebagai hukum.

Pertanyaan paling mendasar ialah bagaimana membentuk kesadaran hukum itu sendiri ditengah masyarakat, atau bagaimana membentuk hukum itu ditengah masyarakat. Jawaban dari pertanyaan ini, maka yang dimaksud sebagai hukum ialah sesuatu yang hidup dan dipedomani dan dikehendaki oleh masyarakat, maka itulah yang disebut sebagai hukum. Pendapat demikian sebenarnya lebih benar.

Bisa kita dapati, konsep hukum adat cenderung kalah dengan hukum Nasional (Positivistik) ketika berhadapan di pengadilan, karena hukum nasional lebih dominan. Misalnya, Hukum Adat yang mengadopsi Hukum Islam mengenai pemberlakuan metode waris “Patah Titi”, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak boleh dilaksanakan lagi, namun tetap memiliki porsi sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan dan berhak menerima waris dari kakeknya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor l Tahun 1991, mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pemberlakuan dan kepercayaan hukum adat demikian, saat ini masih berjalan dan dipakai oleh masyarakat adat, dalam pembagian waris.  Seperti kita dapati di beberapa daerah di provinsi Aceh, sebut adanya di daerah Aceh Tengah. Contoh lain mengenai kepemilikan tanah di Aceh, dikenal dengan sebutan Tanah Adat, yaitu tanah yang diwarisi dan dimiliki atau akan dilaksanakan Jual Beli hanya bisa dibuktikab dengan surat keterangan kepemilikan tanah oleh kepala desa setempat.

Utopia hukum memang sangat diperlukan untuk mempresentasikan keadaan hukum dimasa yang akan dating, untuk mencapai idealisis hukum yang lebih baik. Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi Pembangunan Hukum Nasional, yang menuju Kepada Unifikasi pembuatan peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.

Pernah juga di Indonesia terjadi berkaitan dengan Utopia Hukum kewarganegaraan.  Sebenarnya adalah hukum yurisdiksi di masing-masing negara untuk mengklaim status seseorang. Menurut hukum kebiasaan internasional, setiap negara berhak untuk menentukan siapa yang akan diakui sebagai warga negara. Klasifikasi itu dapat dilakukan oleh adat, hukum wajib, atau kasus hukum (preseden), atau beberapa kombinasi. Polemik status kewarganegaraan mantan Menteri ESDM Archandra Tahar dan Paskibraka Gloria menjadi sorotan public di taun 2016. 

Secara konvensional, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan di Indonesia apabila telah menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun. Akan tetapi Presiden bisa mengambil kebijakan melalui konsultasi dengan DPR berdasarkan Pasal 20 UU Kewarganegaraan, bila seseorang yang telah berjasa atau dibutuhkan karena kemampuannya, Presiden dapat memberi kewarganegaraan setelah berkonsultasi atau mendapat persetujuan dari DPR. Jalur yang ditempuh adalah jalur khusus, sebagaimana naturalisasi yang kerap dilakukan terhadap pemain sepakbola asing (baca: http:// business-law.binus.ac.id/2016/08/19/utopia-hukum-kewarganegaraan)

Dalam tulisan Muhammad Joni pada situs rei.or.id (08/07/2020), mengurai persilangan hukum memang bak benang basah kusut. Begitu pun dengan istilah Omnibus Law yang digaungkan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Diksi ‘omnibus’ berasal dari bahasa latin, artinya umum. Masih ingat prinsip ‘bellum omnium contra omnes’?, yang berarti ‘perang semua lawan semua’ dari Thomas Hobbes. Omnibus Law dengan frasa lain Omnibus Bill dipandang jurus menerobos kebuntuan penerapan aturan hukum utamanya Undang-undang (UU) yang saling bertentangan. Pun, konflik norma (conflict of norm) juga norma relatif (relatively norm) dalam satu tubuh UU, yang membuat tenaga hukum tak leluasa bergerak. Hukum seakan norma utopia, pendapat Joni.

Kegundahan penegakan hukum acap dikaitkan dengan langit, dengan adagium ‘Fiat justitia ruat caelum’ (walau langit runtuh hukum harus ditegakkan), akankah adagium utopia? Omnibus Law penting sebab keadaan aturan dalam kegawatan yang nyata bukan utopia, seperti “elang hukum” kehabisan udara dan kehilangan langit, tulis Mohammad Joni.

Rakyat-lah yang paling terseok payah dan menderita jika perahu hukum berlayar dengan arah angin yang saling bertolak arah. Sebab itu, Omnibus Law bukan hanya jurus mengakur-akurkan hukum. Bukan hanya harmonisasi formal dan skala permukaan, namun akur berbasis etik juncto moral keadilan yang otentik yang menjadi saripati hokum, jelas Joni.

Norma hukum tak boleh disersif dari sistem hukumnya. Hari Chand dalam ‘Modern Jurisprudence’ mengingatkan satu norma menjadi valid musti memenuhi persyaratan berikut ini “A norm must be part of a system of norms. The system must be efficacious”. Kiranya, hukum buatan akal pikiran manusia dalam rujukan teori-teori hukum selalu dalam persimpangan alias perubahan antara stability and change. Sebab itu pada level pemikiran hukum ditantang merekonsiliasi antara stabilitas dengan kebutuhan perubahan. “… struggled to reconcile the conflicting deman of the need of stability and the need on change”. W. Friedmann, ‘Legal Theory’).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *